KENAIKAN harga kedelai selama ini seolah 'tertutup' dengan spektakulernya kenaikan harga bawang. Akan tetapi dampak kenaikan harga kedelai bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang menggunakan bahan baku kedelai, sangat terasa. Berbagai strategi telah dilakukan oleh para perajin tahu dan tempe untuk menyiasati kenaikan harga kedelai ini. Bertahan dengan harga semula dan memperkecil ukuran produksi, dengan konsekuensi menipisnya keuntungan yang diperoleh, atau menaikkan harga jual produk dengan konsekuensi menurunnya omzet mereka.
Ancaman kebangkrutan usaha membayangi perajin tempe dan tahu. Hal ini akan memberikan efek domino bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor kuliner. Kasus gonjang-ganjing kenaikan harga kedelai ini sepertinya terus selalu berulang setiap tahun. Sebagai contoh pada awal tahun 2011, pertengahan tahun 2012 yang berujung pada aksi mogok nasional perajin tahu-tempe, dan terakhir bulan Maret ini. Pada akhir tahun 2012, harga kedelai masih berkisar pada angka Rp 6.000 perkilogram, tetapi saat ini sudah mencapai Rp 7.700 perkilogram. Bahkan di beberapa daerah sudah ada yang menyentuh pada harga Rp 8.000 perkilogram. Fakta ini menunjukkan bahwa negara sebenarnya telah gagal dalam membenahi tana niaga kedelai dan menyediakan stok produksi kedelai yang cukup di dalam negeri.
Akar persoalan kenaikan harga kedelai saat ini, sebenarnya sama dengan kasus-kasus yang terjadi sebelumnya, dimana Indonesia belum lepas dari ketergantungan produk kedelai impor. Penurunan produksi kedelai yang terjadi di beberapa negara importir kedelai, khususnya Amerika Serikat menjadi faktor pemicu terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga kedelai tersebut. Data yang pernah disampaikan Wakil Menteri Pertanian RI beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa volume impor kedelai Indonesia terbesar berasal dari AS, yakni sekitar 1,4 juta ton, dari total volume impor 1,5 juta ton. Dengan demikian, tingkat produksi yang terjadi di AS juga akan sangat mempengaruhi Indonesia.
Berbagai langkah sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan komoditi kedelai ini dengan cara mengurangi bea masuk impor komoditi tersebut. Namun langkah ini ternyata tidak efektif dalam mengatasi kelangkaan kedelai impor, karena stok produksi dalam negeri tidak cukup untuk mengatasi kekurangan produksi tersebut.
Melihat terjadinya kasus fluktuasi kenaikan harga kedelai yang terjadi setiap tahun, maka perlu ada kebijakan yang tegas untuk mengatasinya. Reformasi tata niaga kedelai tampaknya menjadi kebijakan yang harus dilakukan. Pemerintah harus memberikan kewenangan yang lebih kepada Perum Bulog untuk melakukan impor kedelai dalam volume yang lebih besar dibandingkan dengan importir swasta lainnya.
Dengan demikian, Perum Bulog diharapkan mampu menjadi importir dan distributor kedelai di pasar domestik. Dengan kewenangan yang lebih ini, diharapkan Perum Bulog dan termasuk pemerintah di dalamnya, juga mampu memainkan peran untuk melakukan stabilisasi harga, ketika terjadi lonjakan harga kedelai.
Selaras dengan hal tersebut, pemerintah juga perlu memperkuat posisi asosiasi-asosiasi dan koperasi perajin tahu dan tempe dalam melakukan impor kedelai. Strategi ini perlu dilakukan dengan melakukan pendekatan dan kompromi dengan importer swasta, agar tidak menimbulkan konflik antar-institusi. Melalui strategi ini, diharapkan akan mampu meminimalkan permainan importir swasta terhadap harga kedelai. Terjadinya kartel dalam impor kedelai juga akan dapat dihilangkan ketika pemerintah dapat memperkuat posisi Perum Bulog dan asosiasi atau koperasi perajin tersebut.
Pemerintah saat ini juga sedang mewacanakan pemberlakukan Harga Pokok Penjualan (HPP) untuk komoditi kedelai. Kebijakan ini sebenarnya cukup strategis, sehingga harga kedelai dapat tetap stabil, tetapi perlu ada rumusan yang tepat terkait HPP kedelai ini karena fluktuasi harga kedelai dapat terjadi setiap saat.
Selain melakukan reformasi tata niaga kedelai, pemerintah harus benar-benar serius dari hulu ke hilir dalam menggarap lahan-lahan pertanian yang akan dijadikan lahan pertanian kedelai. Selama ini yang terjadi sangat paradoks, di satu sisi pemerintah gencar mewacanakan swasembada pangan atau swasembada kedelai, tetapi dalam praktiknya banyak kebijakan yang tidak memberikan keberpihakan kepada para petani. Adanya kemudahan perizinan pemerintah atas konversi lahan pertanian menjadi pusat perbelanjaan modern dan perhotelan, meningkatnya harga sarana-sarana produksi pertanian, menjadi bukti bahwa pemerintah tidak benar-benar konsisten di dalam menggarap sektor pertanian. Dengan demikian, regulasi-regulasi yang muncul saat ini justru menjauhkan upaya pencapaian ketahanan pangan di negeri ini. Pada akhirnya, hanya dengan political will dan sinkronisasi kebijakan dari reformasi tata niaga dan revitalisasi proses produksi kedelai, ketahanan pangan kedelai ini dapat direalisasikan.
Poernamasyae 18 Mar, 2013
-
Source: http://ekonomi.kompasiana.com/agrobisnis/2013/03/18/gonjang-ganjing-harga-kedelai-543213.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com
0 comments:
Post a Comment